pengen dapat pengetahuan tentang remaja, dunia remaja,dunia remaja sehat, dunia remaja gaul, dunia remaja bisnis .

pengen dapat pengetahuan tentang remaja, dunia remaja,dunia remaja sehat, dunia remaja gaul, dunia remaja bisnis .

jika pingin dapat pengetahuan tentang berbagai ilmu, tren remaja, gaya hihup, trik mendapatkan bisnis, belajar bersama, berbagi ringkasan materi kuliah, pengin berbisnis, gambar lucu, artikel lucu,puisi cinta, gombal, tips2 kesehatan, bahaya merokok,ilmu komputer,pajak, audit,sulap, mengetahui apa yang disukai wanita , apa yang disukai pria , gabung yukkk , kita bisa bagi ilmu secara gratis dan bisa di klik disini

Presiden Pusatkan Komado Penanganan Bencana Merapi Pada BNPB

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk memusatkan penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi di bawah satu komando, yaitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif.

Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden mengatakan Kepala BNPB nantinya akan dibantu oleh Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pangdam IV Diponegoro, Polda Jawa Tengah, dan Polda DIY.

"Kendali operasi tanggap darurat penanggulangan bencana Gunung Merapi ini mulai hari ini berada di tangan Kepala BNPB, satu komando. Kepala BNPB yang oleh UU diberikan otoritas untuk itu, dan yang bersangkutan adalah pejabat setingkat menteri," kata Presiden.

Meskipun Pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah masih berfungsi, menurut Presiden, tetapi karena skala dan keberlanjutan dari bencana itu maka dibutuhkan satu komando yang dibantu unsur daerah guna mempercepat penanganan situasi.

Selain memusatkan satu komando, Presiden juga memutuskan untuk mengajukan unsur pemerintah pusat yang akan dipimpin oleh Menko Kesejahteraan Rakyat guna membantu daerah dan juga memastikan bantuan pusat ke daerah dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik.

"Tentu unsur pemerintah, menteri terkait, pejabat terkait, di situ kepada Menko Kesejahteraan Rakyat, saya perintahkan untuk memastikan bantuan daerah, pusat, bisa dilaksanakan cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik," kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengerahkan satu brigade plus penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang brigadir jenderal terdiri atas batalyon kesehatan, batalyon zeni tempur untuk pekerjaan konstruksi, dan lebih dari satu batalyon marinir dan infantri yang bertugas segera membangun berbagai fasilitas seperti rumah sakit lapangan dan dapur umum.

TNI juga diminta untuk menyiapkan kendaraan untuk memudahkan pergerakan masyarakat di daerah bencana.

Presiden juga telah memerintahkan Polri untuk menyiapkan satuan tugas khusus untuk penanggulangan bencana terutama mengatur lalu lintas yang agak kacau karena mobilitas tinggi dari masyarakat yang mengungsi.

Brigade TNI maupun Satgas Polri itu, menurut Presiden, juga berada di bawah komando Kepala BNPB.

Presiden juga menyampaikan rencana pemerintah untuk membeli sapi serta semua ternak milik korban letusan Gunung Merapi agar para peternak tenang berada di pengungsian tanpa perlu kembali ke rumah untuk menjenguk ternak-ternak mereka yang ditinggalkan.

Presiden memastikan harga beli tersebut tidak akan merugikan petani dan pemerintah telah menyiapkan dana khusus untuk itu tanpa membebani BNPB agar badan tersebut fokus pada tahap tanggap darurat penanggulangan bencana.

Polri Akan Kawal Demo Saat Kedatangan Obama

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Republik Indonesia akan mengawal para pendemo yang melakukan aksinya saat kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

"Selama demo yang dilakukan sesuai dengan aturan dan baik-baik, maka kita akan kawal," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan di Jakarta, Jumat.

Iskandar mengharapkan agar para pendemo yang akan melakukan aksinya tidak berbuat hal yang memalukan bangsa dan negara.

"Kita termasuk negara besar yang punya etika yang dibilang negara lain punya sopan santun, mari kita sama-sama menghormati tamu," katanya.

Namun, Iskandar tidak menyebutkan elemen mana yang rencananya akan melakukan unjuk rasa saat Obama di Indonesia.

"Soal lokasi yang akan dikunjungi Obama itu nanti kewenangan TNI dan istana, tugas polisi mengamankan di ring tiga dan hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat," katanya.

Polri akan melibatkan empat Polda saat kunjungan 0bama pada tanggal 9 Nopember sampai dengan 10 Nopember 2010.

Sebanyak 8.056 personil dari Polda Metro Jaya akan dikerahkan, ditambah kekuatan Polda Jawa Barat sebanyak 5.974 personel, Polda Banten 849 personel dan Polda Jawa Tengah 3.500 personel.

Kekuatan yang dikerahkan untuk operasi pengamanan tersebut berjumlah 8.534 personel terdiri dari Polri dari Polda Metro Jaya sebanyak 8.056 personel, Gultor sebanyak 20 personel, Paspampres 38 personel dan Pamdal 409 personel, ujarnya.

"Mabes Polri untuk mem-`back up` pengamanan ini mengerahkan PHH Brimob yang berkekuatan dua detasemen, Jibom sebanyak dua unit, Satwa berkekuatan dua unit dan Poludara dengan kekuatan dua unit," kata Iskandar.

Polri beserta jajarannya bersama dengan TNI telah menggelar operasi pengamanan dengan sandi "Garda Nusa - 2010" yang mulai dilaksanakan pada H-2 sampai H+2, ujarnya.

"Adapun operasi pengaman tersebut digelar dengan tujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif, sehingga seluruh rangkaian kunjungan Presiden Amerika Serikat di Indonesia dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar," kata Iskandar.

Anggota DPR Desak Presiden Tunjuk Jaksa Agung

Jakarta (ANTARA) - Anggota komisi III Ahmad Yani mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menunjuk jaksa agung untuk menjadikan fungsi kejaksaan agung sehingga bisa bekerja

"Presiden SBY seharusnya tidak perlu memikirkan pertimbangan lagi. Segera tunjuk jaksa agung definitif," kata anggota komisi III Ahmad Yani di gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat.

Menurut Yani, selama ini Presiden SBY terlalu memikirkan banyak hal dan terlalu banyak pertimbangan. Padahal, tambah Yani, untuk posisi Jaksa Agung sangat strategis dalam penegakkan hukum.

"Kalau penunjukan itu terus molor, artinya presiden justru telah membuat kejaksaan kejaksaan agung lumpuh," kata Yani.

Politisi PPP itu juga menjelaskan bahwa seorang PLT Jaksa Agung berdasarkan UU Kejaksaan tidak bisa mengambil keputusan. Yani mencontoh, keputusan PLT Jaksa Agung Darmono soal deponeering kasus Bibit-Chandra sebenarnya cacat hukum.

"Plt jaksa agung menurut undang-undang tak bisa mengambil keputusan soal deponeering itu," kata Yani.

Menurut Yani, keputusan pengesampingan perkara berdasarkan alasan kepentingan umum hanya menjadi wewenang jaksa agung bukan seorang plt jaksa agung.

Karena itu, tambah Yani, agar jangan lembaga kejaksaan agung menjadi lumpuh, Presiden SBY harus secepatnya menunjukan jaksa agung definitif.

"Presiden tidak usah lagi mendengarkan masukan dari staf khusus bidang hukum (Denny Indrayani) yang terbukti dalam beberapa kasus justru membuat kesalahan," kata Yani.

Yani meminta presiden bisa memikirkan kepentingan yang lebih luas yakni penegakkan hukum. Posisi jaksa agung, tambahnya, merupakan ujung tombak bagi hal tersebut

Soksi Desak Pemerintah Batalkan "Oceanic and Atmospheric

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Ade Komarudin mendesak pemerintah membatalkan proyek kerja sama penelitian dan eksplorasi laut AS-Indonesia melalui "National Oceanic and Atmospheric Administration".

Kerjasama itu, ujarnya di Jakarta, Jumat, disinyalir hanya menguntungkan pemerintah Amerika untuk mengumpulkan data-data tentang kekayaan hayati serta sumber daya alam yang belum di eksplorasi di Kawasan Timur Indonesia.

"Saya minta pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang terlibat dalam proyek kemitraan membatalkan proyek tersebut. Jika tidak, pemerintah Indonesia akan mengalami kerugian karena proyek kemitraan itu hanya akal-akalan yang bertujuan memetakan potensi kekayaan alam Indonesia demi kepentingan asing," katanya.

Ade Komarudin mensinyalir proyek penelitian keanekaragaman hayati serta kekayaan laut wilayah Asia Tenggara yang melibatkan pemerintah Amerika tersebut, bertujuan mencari tahu dan memetakan potensi serta sumber kekayaan alam Indonesia khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang terkenal dengan potensi kekayaan hayati dan biota kelautan.

"Saya berharap KKP dan BPPT harus membatalkan rencana tersebut, jangan sampai pihak asing mencaplok kekayaan alam Indonesia," kata Ade.

Ade juga menyarankan pemerintah perlu melakukan renegosiasi ulang proyek-proyek kerja sama luar negeri, khususnya di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan yang dapat merusak ekosistim lingkungan.

"Jika kita mau jujur terjadinya berbagai musibah seperti banjir, tanah longsor belakangan ini juga disebabkan ekosistim lingkungan hidup dan kondisi hutan Indonesia yang sudah semakin rusak dan tidak tertata dengan baik," tegas Ade Komarudin yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bidang Lingkungan Hidup.

Untuk itu, tambahnya, pemerintah harus tetap mewaspadai bahwa ancaman globalisasi lingkungan hidup ini menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara komprehensif.

"Sekarang ini semua negara sedang dilanda krisis perubahan iklim yang membawa dampak sekaligus ancaman terhadap umat manusia, termasuk Indonesia," katanya.

Ekspedisi eksplorasi laut tersebut dilengkapi secara khusus pelataran yang canggih dengan kapal penelitian dan dua pusat komando eksplorasi yang berada di Seattle dan Jakarta, meski pun dalam proyek tersebut pemerintah Amerika melibatkan para ilmuwan Indonesia selama kapal beroperasi. Sementara data dan gambar dari dasar laut akan dikirim ke kapal melalui remotely operated vehicle (ROV) secara real time melalui satelit broadband dan internet berkecepatan tinggi.

Selain itu, kapal penelitian juga dilengkapi peralatan yang serba canggih serta pulsa suara untuk mendeteksi bentuk di dasar laut dan menghasilkan peta resolusi tinggi dari dasar laut sedalam 7.000 meter.Pekerjaan ekspedisi itu sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan pada 24 Juni-14 Juli 2010, kemudian diikuti dengan kegiatan yang berlangsung pada 21 Juli-7 agustus lalu.

Sedangkan perencanaan berikutnya akan dilakukan pada musim panas pada 2011 untuk tahap kedua operasi, termasuk penentuan kegiatan sisa proyek untuk tiga tahun kedepan

Kejagung Belum Terima SPDP Cirus Sinaga

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung mengaku sampai sekarang belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap jaksa Cirus Sinaga dari Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan rencana penuntutan terhadap Gayus HP Tambunan.

"Sampai sekarang, kita belum menerima SPDP (Cirus Sinaga) dari kepolisian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Babul Khoir Harahap di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Kejagung melaporkan Jaksa Cirus Sinaga dan oknum pengacara H ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan rentut mantan pegawai Ditjen Pajak Gaus Tambunan, terdakwa kasus penggelapan uang pajak yang semula dituntut satu tahun percobaan namun kemudian dikeluarkan rentut dengan ancaman satu tahun penjara.

Tim pemeriksaan internal Kejagung terkait dugaan pemalsuan rentut tersebut telah menyebutkan ada empat nama yang diduga terlibat pemalsuan rentut yakni jaksa Fadil Regan, Cirus Sinaga, oknum pengacara berinisial H dan pegawai di Pidum Kejagung berinisial B.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap kedua jaksa itu sendiri oleh kepolisian tidak perlu mendapatkan izin dari Kejagung.

"Pasalnya kita yang melaporkan, hingga tidak perlu ada izin," katanya.

Disebutkan, saat ini ada empat orang dari Kejaksaan Agung yang dipanggil untuk dimintai keterangan penyidik Mabes Polri.

Keempat orang itu yakni Wahyudi (pelapor ke Bareskrim Mabes Polri dari Kejagung terkait dugaan pemalsuan rentut), Emo Sudarmo (Kasubbag Tata Usaha Direktur Penuntutan Pidana Umum Kejagung), Jaksa Fadil Regan (Jaksa Penuntut Umum perkara Gayus), dan Beno Amrusah (staf di Dirpratut Pidum).

"Kita melaporkan adanya rentut palsu itu ke Bareskrim Mabes Polri pada 28 Oktober 2010," katanya

Refly Ajak Buyung Masuk Tim Investigasi MK

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun telah mengajak Adnan Buyung Nasution dan Bambang Hari Murti menjadi anggota Tim Investigasi untuk mengungkap kasus mafia perkara dan suap Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami sudah mendapatkan anggota (tim) yang bersedia yaitu Adnan Buyung Nasution dan Bambang Hari Murti," kata Refly di Jakarta, Jumat.

Menanggapi nama yang diajukan Refly, Ketua MK Mahfud MD langsung menyetujinya.

"Kami setuju dengan nama itu karena hasil pemeriksaannya akan objektif," kata Mahfud MDsaat konferensi pers.

Menurut dia, Adnan Buyung dan Bambang Murti tidak akan berat sebelah. "Mereka tidak akan membela MK ataupun Refly," katanya.

Sementara dari MK, Mahfud menunjuk Bambang Widjojanto dan Saldi Isra.

"SK mereka akan segera ditandatangani segera, meski hari libur akan saya tandatangani," katanya.

Mahfud menegaskan bahwa tim tersebut yang dipimpin Refly harus bisa menyebutkan siapa hakim yang telah berhubungan dengan pihak yang dilihatnya akan memberikan suap.

Seperti diketahui, dalam tulisannya di media massa, Refly Harun mengaku melihat sendiri orang yang membawa setumpuk uang dolar yang akan diberikan pada hakim MK untuk memperlancar kasus.

Dia juga mengaku bertemu dengan orang yang ditelepon oleh hakim MK untuk segera menyerahkan uang sebelum ada putusan terhadap suatu perkara.

Refly juga mengaku bertemu dengan seseorang yang katanya menghabiskan belasan miliar rupiah untuk berperkara di MK.

Setelah anggota Tim lengkap, Mahfud juga akan bertemu untuk koordinasi pada Senin (8/11) mendatang.

Mahfud juga menegaskan bahwa hasil temuan tim tersebut nantinya bisa masuk dalam perkara pidana yang dilanjutkan ke pengadilan atau pembentukan panel etik untuk hakim MK yang terlibat.

Terkait panel etik itu, Hakim Konstitusi Harjono menjelaskan bahwa hakim-hakim MK tidak kebal terhadap masalah hukum, apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Mekanisme prosesnya sudah diatur dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi. "Kalau ada terlapor, ada nama yang disebut, siapa salah satu dari hakim, maka dibentuk panel etik," kata Harjono.

Panel tersebut terdiri dari tiga orang hakim yang akan langsung memanggil terlapor, jika ditemukan pelanggaran, maka langsung dibentuk majelis kehormatan.

Komposisi majelis hakim terdiri dari dua orang dari MK dan tiga orang dari luar MK.

Saat ada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran, kata Harjono, maka hakim tersebut bisa diberhentikan dengan dua cara.

Pertama, ketika sudah ada penjatuhan hukuman pidana.

Kedua, Ketua MK bisa langsung mengusulkan kepada presiden untuk memberhentikan tidak hormat hakim itu.

Dengan terbukanya mekanisme itu, Harjono mengharapkan tim Refly bisa menyebutkan nama hakim yang terlibat suap.

"Sekarang siapakah nama itu. Banyak pintu yg digunakan kalau nama itu sudah disebut," katanya.

Donor Darah Dapat Penghargaan Presiden

Lombok Barat, NTB (ANTARA)- Enam penderma darah (donor) darah aktif di Palang Merah Indonesia Cabang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan penghargaan pin emas dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, atas jasanya mendermakan darah secara rutin sebanyak 100 kali.

"Penghargaan itu, sudah diterima sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) RI tanggal 17 Agustus 2010 lalu," kata Kepala Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Lombok Barat, H Fadhullah di Giri Menang, Jumat.

Menurutnya, penghargaan berupa pin emas tersebut diberikan sebagai motivasi setiap donor yang aktif menyumbangkan darahnya pertiga bulan sekali.

"Penghargaan yang diberikan secara berjenjang, meliputi piagam penghargaan dari Markas Besar PMI, mulai dari 25, 50, 75 kali menymbangkan darah dan donor 100 kalilah yang mendapatkan pin emas dari Presiden RI," katanya.

Ia mengatakan, PMI sangat terbantu dengan adanya donor darah aktif ini, sebab setiap bulan pihaknya kekurangan 200-300 kantong darah.

"Terlebih pada musim penghujan saat ini, yang banyak menimbulkan penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan kerap kali membutuhkan banyak cadangan darah," katanya.

Menurut dia, permintaan darah dari PM) Cabang Lombok Barat yang melayani semua kebutuhan darah di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus meningkat, sementara pasokan darah sangat terbatas.

"Apalagi untuk golongan darah yang sulit, seperti golongan darah AB," katanya.

Ia mengatakan, untuk mengatasi kekurangan pasokan darah tersebut pihaknya melakukan kegiatan donor darah dari donatur cadangan yang ada di markas Brimob, TNI, dan Polri.

"Kita sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk menymbangkan darahnya, terutama untuk golongan darah pengganti sangat sulit," katanya.

Pertumbuhan Ekonomi Kwartal III 5,82 Persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kwartal III 2010 sebesar 5,82 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Slamet Sutomo di Jakarta Jumat mengatakan, BPS juga mencatat kwartal II ekonomi tumbuh 3,45 persen dan dibanding akhir Desember 2009 ekonomi tumbuh 5,9 persen.

"Selama periode Juli, Agustus, September ada kegiatan domestik berupa puasa, lebaran dan liburan yang membantu pergerakan ekonomi domestik, ditambah perbaikan ekonomi global," kata Slamet.

Ia mengatakan, mulai tingginya penyerapan anggaran pemerintah serta meningkatnya investasi juga turut mendorong pertumbuhan kuartal III.

Secara nominal, pertumbuhan ekonomi kuartal III mencapai Rp1.654,5 triliun dan secara komulatif mencapai Rp4,727,6 triliun.

Data BPS menyebutkan, selama puasa, lebaran serta liburan, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 2,01 persen dibanding kwartal sebelumnya yang terdiri atas 1,53 persen konsumsi makanan dan 2,41 persen untuk non makanan.

Dibanding kwartal II, investasi juga tumbuh 7,03 persen, bangunan tumbuh 4,27 persen, mesin dan perlengkapannya dari impor 19,44 persen dan alat angkutan dari impor 21,96 persen.

Sementara untuk konsumsi pemerintah juga tumbuh 12,6 persen dibanding kwartal II, khususnya belanja barang, misal untuk perjalanan yang tumbuh 24,4 persen.

Pertumbuhan kwartal III, menurut Slamet juga didukung ekspor yang tumbuh 2,97 persen dibanding kwartal sebelumnya, sementara impor juga tumbuh 2,23 persen.

PLN Siap Lakukan Penghematan Rp8,1 Triliun 2011

Jakarta (ANTARA) - PT PLN menyatakan kesiapannya melakukan penghematan Rp8,1 triliun sebagai bagian skenario tidak ada kenaikan tarif dasar listrik pada 2011.

Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji di Jakarta, Jumat mengatakan, penghematan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2011.

"Kami akan menjalankannya," katanya.

Pemerintah dan DPR sudah sepakat tidak menaikkan TDL pada 2011.

Kompensasinya, PLN diminta menekan biaya pokok penyediaan (BPP) hingga Rp8,1 triliun dan penundaan pembayaran utang subsidi Rp4,6 triliun dari sebelumnya tahun 2011 menjadi 2012.

Penghematan Rp8,1 triliun tersebut terutama berasal dari tambahan pasokan gas 100 juta kaki kubik per hari ke PLTGU Muara Tawar, Bekasi dengan nilai efisiensi Rp2,5 triliun dan unit regasifikasi di Teluk Jakarta yang ditargetkan selesai akhir 2011 senilai Rp2,3 triliun.

Pemerintah dan DPR menyepakati pula alokasi sisa anggaran lebih (SAL) 2010 sebagai antisipasi pembengkakan subsidi listrik.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan kenaikan TDL rata-rata 15 persen pada 2011 dengan perkiraan pengurangan subsidi Rp12,7 triliun.

Nur Pamudji mengatakan, pihaknya akan melakukan penghematan energi primer melalui lelang bahan bakar minyak.

"Target penghematan lelang BBM tahun 2011 sekitar Rp450 miliar," katanya.

Juru bicara PLN Bambang Dwiyanto menambahkan, penghematan lain adalah mengurangi susut daya dan menekan biaya administrasi.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto menilai, target penghematan senilai Rp8,1 triliun tersebut cukup berat.

"Namun, nilai penghematan itu tetap harus tercapai," ujarnya.

Ia meminta, pemerintah mendukung PLN mencapai target penghematan itu.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto juga mengatakan, pemerintah harus menjamin ketersediaan gas dan batubara guna mencapai target penghematan pada 2011 sebesar Rp8,1 triliun.

Ia mencontohkan, penyelesaian proyek pembangkit 10.000 MW sesuai jadwal, pemenuhan gas PLTGU Muara Tawar, dan realisasi unit regasifikasi di Teluk Jakarta.

"Semua itu kata kuncinya ada di pemerintah, bukan PLN," ujarnya.

karna banyak bencana , seperti letusan gunung merapi,Pemerintah Segera Wujudkan Asuransi Bencana

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan segera mewujudkan sebuah asuransi bencana menyusul semakin seringnya terjadi bencana alam seperti tsunami, letusan gunung berapi atau banjir bandang yang terjadi di Indonesia.

"Ide ini sesungguhnya sudah lama digagas, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta hal ini segera dibahas dan untuk selanjutnya dapat diwujudkan," kata Kepala Biro Perasuransian Departemen Keuangan, Isa Rachmatawarta kepada pers di Jakarta, Jumat.

Dikatakannya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan sudah membahas masalah itu lebih dari 2 tahun, tetapi saat ini tampak penting karena sering terjadinya bencana nasional.

"Ide itu sudah lama, namun masih terbatas diwacanakan, namun saat ini sudah ada koordinasi dengan pihak terkait seperti direktorat pengelolaan aset negara, ditjen anggaran dan Badan Penanggulangan Bencana," katanya.

Isa yang didampingi Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Kornelius Simanjuntak dan Direktur Asuransi Kerugian Khusus Maipark, Frans Y Sahusilawane juga mengatakan, pembicaraan masalah asuransi bencana agak sensitif karena menyangkut pembayaran premi lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Selama ini pemerintah tidak biasa mengeluarkan APBN/APBD untuk premi asuransi, karena itu harus hati-hati agar para pengelolanya nanti tidak mudah terjebak dalam pelanggaran hukum," katanya.

Isa secara rinci menerangkan soal lika-liku perasuransian di Indonesia. Asuransi itu juga mencari keuntungan. Contohnya, jika tahun ini premi yang harus dibayarkan sebesar sekian ratus miliar rupiah, apa bila tidak ada klaim yang dibayar, atau jika tidak ada bencana alam, maka premi itu menjadi milik asuransi.

Hal ini jika tidak dipatungi oleh peraturan perundang-undangan akan ada yang menuntut merugikan keuangan negara. Biasa jadi ada yang mengajukan gugatan/pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh karena itu, katanya, dalam pembentukan industri asuransi bencana harus lebih hati-hati yakni membuat payung hukum terlebih dahulu mengingat premi yang akan dibayarkan menggunakan APBN.

Sementara itu Direktur Asuransi Maipark, Frans Y Sahusilawane menambahkan, model asuransi bencana ini sudah ada di negara-negara yang rawan bencana seperti Jepang dan negara maju lainnya.

Di Jepang, katanya, setiap jengkal tanah sudah ada analisisnya tentang kemungkinan rawan bencana apa tidak. Pemerintahnya terbantu karena ada asuransi bencana itu yang sering mengeluarkan rilis atau laporan terbaru soal kemungkinan terjadi bencana alam.

Oleh karena itu, kata Frans pihaknya mengumpulkan semua teman-teman sejawat, kelompok asuransi umum bergabung membuat asuransi Maipark yang dipersiapkan untuk memberikan bantuan konsultasi, manajemen dan bantuan lainnya dalam pembentukan sebuah industri asuransi bencana.

Saat ini Maipakrk sudah bekerja di berbagai tempat seperti di Sleman Yogyakarta, Mentawai Padang dan Wasior untuk melakukan estimasi berapa nilai kerugian atau kerusakan akibat bencan aitu.

"Kita belum menjual polis, tetapi baru melakukan riset tentang jumlah kerugian pasca bencana," katanya seraya menambahkan, Maipark akan sanggup memberikan analisis akurat satu jam setelah terjadi gempa berapa nilai kerugian yang diderita.

Kemennakertrans Kucurkan Dana Penempatan Transmigrasi Rp7,5 Miliar

Kendari (ANTARA) - Kementerian Tenga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) mengucurkan dana sebesar Rp7,5 miliar untuk membiayai penempatan 200 kepala keluarga (KK) warga transmigran di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Dana sebesar Rp7,5 miliar dari Kemennakertrans akan digunakan bagi penempatan warga transmigran di dua lokasi di Bombana," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Bombana, Mustari Idris, melalui telepon dari Rumbia, ibukota Bombana, Jum`at.

Menurut Mustari, dua lokasi yang akan dijadikan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) tersebut masing-masing di Lengora Pantai, Kecamatan Kabaena Tengah dan UPT Lebota, di Kecamatan Kabaena Barat.

"Di dua UPT itu masing-masing akan dibangun 100 unit rumah dan setiap UPT ditempatkan 100 KK warga transmigrasi," katanya.

Warga transmigrasi yang akan dimukimkan di dua UPT tersebut kata dia masing-masing 50 persen warga warga lokal dan 50 persen warga dari Pulau Jawa.

Selain mendapatkan rumah semi permanen ukuran 6 x 6 meter, warga transmigran kata Mustari juga diberi lahan pekarangan 0,25 hektar, lahan usaha I seluas 0,75 hektar dan lahan usahan II satu hektar.

"Total luas lahan yang diberikan kepada warga transmigran seluas dua hektar per KK," katanya.

Selain membangun perumahan, di dua kawasan UPT itu juga akan dibangun sarana dan prasarana jalan, jembatan, fasilitas umum, pembukaan lahan pertanian, gudang pangan dan balai desa.

"Setelah warga transmigra menempati UPT yang akan segera dibangun itu, Kemennakertrans juga memberikan jaminan hidup kepada warga transmigran selama satu tahun," katanya.

Melalui penempatan warga transmigrasi di dua lokasi itu, kata Mustari, Pemerintah Bombana berharap berbagai potensi pertanian dan perkebunan di kawasan itu, dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabaena secara khusus dan Bombana pada umumnya.

Kesejahteraan Nelayan Jangan Diukur Hanya dari NTN

akarta (ANTARA) - Kesejahteraan nelayan jangan diukur hanya berdasarkan indeks nilai tukar nelayan (NTN) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan karena angka itu hanya mengukur secara makro dan kurang komprehensif.

"NTN hanya mengukur secara makro, tetapi tidak memperhitungkan secara mikro dari keadaan nelayan itu sendiri," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Riza Damanik, kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Riza memaparkan, NTN hanya bisa dipahami dalam koridor statistik yaitu tentang perbandingan antara harga yang diperoleh nelayan dengan harga yang dibeli atau dibayar nelayan.

Namun, ujar dia, perhitungan seperti itu dinilai tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan yang sesungguhnya.

"Sukar dipercaya kesejahteraan nelayan pada saat ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mengingat BBM bersubsidi bagi nelayan akan dikurangi, padahal bahan bakar secara faktual merupakan komponen yang menghabiskan sekitar 50-60 persen dari biaya menangkap ikan," katanya.

Menurut dia, indikasi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan yang harus diperhatikan adalah adanya gejala cuaca ekstrim yang semakin panjang, kondisi lingkungan perairan yang buruk sehingga hasil tangkapan menurun, serta kinerja produksi baik pada perikanan tangkap dan budidaya yang mencapai target.

Untuk itu, Riza mengemukakan bahwa bila terdapat indeks yang mengukur kesejahteraan nelayan, maka harus diaplikasikan dengan menerapkan metode yang mengukur satuan keluarga nelayan secara mikro.

Ia mencontohkan, indeks tersebut juga harus memasukan unsur beban biaya produksi, ketersediaan dan akses terhadap BBM bersubsidi, serta frekuensi nelayan itu melaut untuk menangkap ikan.

Bahkan, lanjutnya, indeks kesejahteraan itu juga harus memperhitungkan beban ekonomi lainnya seperti biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak dari keluarga nelayan itu sendiri.

Sebelumnya, siaran pers dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia semakin meningkat yang terindikasi dari meningkatnya indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional.

Berdasarkan data BPS, hingga Oktober 2010, tercatat NTN nasional sebesar 106,26 atau melebihi target yang telah ditetapkan KKP yaitu NTN sebesar 105.

Provinsi yang meraih NTN tertinggi adalah Provinsi Maluku yaitu sebesar 124. Selanjutnya secara berturut-turut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT (120,19), Daerah Istimewa Yogyakarta (116,43), Lampung (114,68), dan Jawa Tengah (114,21).

Dengan demikian, menurut KKP, maka di daerah tersebut para nelayan dapat memperoleh banyak pendapatan yang dapat disisihkan setelah dilakukan pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari dan modal produksi.