akarta (ANTARA) - Kesejahteraan nelayan jangan diukur hanya berdasarkan indeks nilai tukar nelayan (NTN) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan karena angka itu hanya mengukur secara makro dan kurang komprehensif.
"NTN hanya mengukur secara makro, tetapi tidak memperhitungkan secara mikro dari keadaan nelayan itu sendiri," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Riza Damanik, kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Riza memaparkan, NTN hanya bisa dipahami dalam koridor statistik yaitu tentang perbandingan antara harga yang diperoleh nelayan dengan harga yang dibeli atau dibayar nelayan.
Namun, ujar dia, perhitungan seperti itu dinilai tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan yang sesungguhnya.
"Sukar dipercaya kesejahteraan nelayan pada saat ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mengingat BBM bersubsidi bagi nelayan akan dikurangi, padahal bahan bakar secara faktual merupakan komponen yang menghabiskan sekitar 50-60 persen dari biaya menangkap ikan," katanya.
Menurut dia, indikasi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan yang harus diperhatikan adalah adanya gejala cuaca ekstrim yang semakin panjang, kondisi lingkungan perairan yang buruk sehingga hasil tangkapan menurun, serta kinerja produksi baik pada perikanan tangkap dan budidaya yang mencapai target.
Untuk itu, Riza mengemukakan bahwa bila terdapat indeks yang mengukur kesejahteraan nelayan, maka harus diaplikasikan dengan menerapkan metode yang mengukur satuan keluarga nelayan secara mikro.
Ia mencontohkan, indeks tersebut juga harus memasukan unsur beban biaya produksi, ketersediaan dan akses terhadap BBM bersubsidi, serta frekuensi nelayan itu melaut untuk menangkap ikan.
Bahkan, lanjutnya, indeks kesejahteraan itu juga harus memperhitungkan beban ekonomi lainnya seperti biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak dari keluarga nelayan itu sendiri.
Sebelumnya, siaran pers dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia semakin meningkat yang terindikasi dari meningkatnya indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional.
Berdasarkan data BPS, hingga Oktober 2010, tercatat NTN nasional sebesar 106,26 atau melebihi target yang telah ditetapkan KKP yaitu NTN sebesar 105.
Provinsi yang meraih NTN tertinggi adalah Provinsi Maluku yaitu sebesar 124. Selanjutnya secara berturut-turut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT (120,19), Daerah Istimewa Yogyakarta (116,43), Lampung (114,68), dan Jawa Tengah (114,21).
Dengan demikian, menurut KKP, maka di daerah tersebut para nelayan dapat memperoleh banyak pendapatan yang dapat disisihkan setelah dilakukan pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari dan modal produksi.
0 comments:
Post a Comment